Matakuliah

Antropologi Pembangunan, Kebijakan dan Hukum

- Fakultas Ilmu Sosial

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Antropologi Pembangunan, Kebijakan, dan Hukum membahas keterkaitan antara pembangunan, kebijakan publik, dan sistem hukum dalam perspektif antropologi. Mahasiswa diajak memahami bagaimana pembangunan tidak hanya sebagai proses ekonomi, tetapi sebagai praktik sosial-budaya yang berimplikasi pada relasi kuasa, identitas, dan hak-hak masyarakat. Kajian mencakup juga analisis terhadap dampak sosial pembangunan, peran antropolog dalam penyusunan kebijakan, hukum adat vs hukum negara, serta isu-isu kontemporer seperti konflik agraria, penggusuran, dan keadilan sosial. Melalui pendekatan Project-Based Learning (PJBL), mahasiswa akan mengembangkan proyek analisis kebijakan atau studi kasus pembangunan di komunitas lokal, dengan menekankan pada pendekatan partisipatif dan etnografis.

CPL Program Studi pada MK

CPL-5 - Mampu menganalisis masalah budaya dan pendidikan dengan konsep, teori, metode antropologi dalam mendukung upaya pelestarian dan pemajuan budaya

CPL-6 - Mampu merancang dan melaksanakan kegiatan penelitian antropologi sesuai dengan metode dan kaidah ilmiah yang relevan

CPMK

CPMK-1 - Menjelaskan konsep dasar antropologi pembangunan, kebijakan publik, dan hukum dalam konteks masyarakat lokal

CPMK-2 - Menganalisis implikasi sosial dan budaya dari program pembangunan dan kebijakan publik terhadap komunitas lokal.

CPMK-3 - Mengkritisi ketimpangan sosial, konflik agraria, penggusuran, dan marginalisasi masyarakat adat dalam konteks pembangunan dan hukum.

CPMK-4 - Merancang dan melaksanakan proyek mini riset atau studi kasus tentang pembangunan atau kebijakan lokal berbasis pendekatan antropologi

CPMK-5 - Menyusun dan mempresentasikan hasil proyek yang merekomendasikan solusi alternatif atau pendekatan partisipatif dalam pembangunan/kebijakan berbasis budaya.