Mata Kuliah Hukum dan Undang - Undang Pajak

Mata kuliah Hukum dan Undang - Undang Pajak pada Manajemen Pajak (D III) membekali mahasiswa dengan landasan konseptual dan keterampilan terapan untuk menganalisis persoalan akademik maupun profesional. Perkuliahan dirancang melalui ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, serta refleksi mandiri agar mahasiswa mampu mengambil keputusan berbasis data dan etika keilmuan.

• CPL-1 - Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
• CPL-2 - Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
• CPL-3 - Mampu untuk berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan penguasaan teknologi (Think logically, critically and innovatively & Mastery of Science and Technology in the field of Tax Management)
• CPL-4 - Memiliki kemampuan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keahlian Manajemen Pajak (Mastery of Science and Technology in the field of Tax Management & Mastery of theoretical concepts in the field of tax management)
• CPL-5 - Menguasai konsep teoritis tentang undang undang dan peraturan perpajakan (Mastery of Science and Technology in the field of Tax Management & Mastery of theoretical concepts in the field of tax management & Ability to prepare tax reports & Ability to operate data processing applications/online taxation-based applications & Ability to classify tax information and data)

• CPMK-1 - Mahasiswa mampu menganalisis persoalan hukum pajak dalam kasus perpajakan aktual dan potensial.
• CPMK-2 - Mahasiswa mampu menjelaskan pokok-pokok dan asas-asas hukum perpajakan secara umum.
• CPMK-3 - Mahasiswa mampu menjelaskan hukum perpajakan dalam regulasi perpajakan Indonesia.